Sepri Ijon:Keluarkan Perda untuk Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Siantar-Simalungun!

AN,Siantar-Sepri Ijon Maujana Saragih SH,MH, Dorong Pemerintahan Daerah(Pemda) Siantar-Simalungun untuk menerbitkan Peraturan Daerah(Perda) terkait  Bantuan Hukum Operasi daerah selesaikan kemiskinan.

Tujuan dari Perda tersebut menurutnya merupakan salah satu komitmen pembangunan pemerintahan saat ini. Namun, Harus dilengkapi dengan Perda Bantuan Hukum,agar pencanangan program tersebut lengkap.

Lebih lanjut kata Sepri Ijon Saragih, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dinilai telah membuka peluang besar bagi daerah untuk mengeluarkan Peraturan Daerah terkait Bantuan Hukum.

“Dalam upaya menjamin hak-hak konstitusional warga masyarakat di Siantar-Simalungun, kedua Pemda tersebut dapat menerbitkan Perda Bantuan Hukum guna memberikan payung hukum serta menunjang aktivitas para pemberi bantuan hukum”, kata Sepri Ijon ketika berbincang-bincang dengan media Advokasi Nasional di Koktong Megalend(30/11).

Akademisi sekaligus praktisi hukum di kantor hukum Ramadin Turnip,SH dan Rekan itu menjelaskan, akses terhadap keadilan harus terbuka bagi seluruh masyarakat yang benar-benar merasa dibatasi kemampuannya baik di mata hukum, sosial, ekonomi, budaya dan politik serta tidak hanya sekedar miskin finansial semata.

“Pemahaman miskin harus kita perluas sehingga penerapan bantuan hukum dapat hingga kepada masyarakat marjinal dan buta akan hukum dengan berpedoman pada prinsip-prinsip fundamental bantuan hukum, memperluas akses hukum dan persamaan di hadapan hukum serta menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial”, Jelas Sepri Ijon.

Masih lanjutnya,Pembuatan Perda Bantuan Hukum tersebut sudah mempunyai legal standing yang jelas,Sesuai yang tertuang dalam UU No.16/2011 tentang Bantuan Hukum.

“Yang menjadi pertanyaan, Walikota, Bupati dan DPRD di Siantar-Simalungun ini mau tidak serius untuk menggodok ini?”Semuanya sudah jelas , tinggal kembali kepada Pemerintah Daerah Siantar-Simalungun, mau tidak mereka nya?” Jika memang berkenan dan memang peduli masyarakat miskin, saya sendiri juga bersedia bantu siapkan dan usulkan draft nya,” akunya.

Dia berharap,agar Pemkab Simalungun dan Pemko Pematangsiantar agar segera mengeluarkan Perda. Agar masyarakat terbantu dalam hal perkara.

“Tujuan bantuan hukum bukan hanya menyelesaikan perkara hukum masyarakat yang didampingi tetapi turut menjadi bagian struktur sosial untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh masyarakat. Tentu ini bukan hal yang baru, di beberapa daerah di Sumut seperti Tobasa dan Batubara, persoalan Perda Bantuan Hukum ini sedang dalam proses pembahasan”. kata Sepri mengakhiri.(SNI)
 
Editor:Soemardi Sinaga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Advokasinasional.com

FREE
VIEW