Ini 8 Tuntutan AMMA Saat Unras di Polda Sumut

AN, Sumut-Terkait berita sebelumnya ,AMMA gelar aksi Unjuk Rasa terkait penolakan TPL di Mapolda Sumut(28/11).

Ada 8 butir tuntutan pengunjuk rasa,yakni,menhentikan kriminalisasi Terhadap Masyarakat Adat salah satu pointnya.

AMMA melibatkan Elemen yang turun yaitu, Masyarakat Adat Sihaporas dan Masyarakat Adat Dolok Parmonangan,Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, Walhi Sumatera Utara, Bakumsu, KSPPM, HaRI, KontraS Sumut, AMAN Sumut, SEKBER RA Sumut, BPRPI, LBH Medan, PBHI Sumut, GMNI Sejajaran Unika Medan, HMI MPO, KBM Faperta, BarsDem, PMKRI Cabang Medan dan PMKRI Cabang Siantar, GMKI Cabang Medan, Bakercab GMNI.

Gerakan masyararakat sipil Sumatera Utara melakukan aksi massa “Hentikan Kriminalisasi Terhadap Masyarakat Adat“ dengan beberapa tuntutan seperti, pertama mendesak Polda Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk segera membebaskan Jhoni Ambarita dan Thomson Ambarita.

Mereka juga mendesak Polda Sumatera Utara untuk segera menangkap Humas TPL Bahara Sibuea, atas laporan Thomson Ambarita atas dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Bahara Sibuea, Humas PT. Toba Pulp Lestari (PT. TPL) pada tanggal 16 Septemteber 2019 yang terjadi di Buntu Pangaturan Desa Sihaporas sekitar jam 11. 30, berdasarkan Laporan Polisi No.: STPL/84/IX/2019 tanggal 18 September 2019.

AMMA meminta Polda Sumatera Utara untuk melakukan pengawasan dalam penanganan perkara dan menetapkan Bahara Sibuea sebagai Tersangka atas dugaan penganiayaan terhadap pelapor Thomson Ambarita.

Kemudian mereka mendesak Aparat penegak hukum untuk bertindak secara profesional, proporsional, dan imparsial dalam melakukan pengaman dalam perjuangan aksi- aksi yang dilakukan masyarakat adat.

Aksi massa mendesak Aparat penegak hukum bertindak profesional dalam berbagai Kasus- Kasus Konflik Agraria dan kasus-kasus lingkungan hidup, dan berbagai kasus struktural lainnya menempatkan rakyat (Masyarakat Adat, Buruh, Petani, Buruh Tani, Nelayan, dan Kelompok Rakyat Marjinal lainnya) sebagai pihak yang menjadi korban yang rentan dikriminalisasi.

Setelah itu AMMA berharap,pihak terkait dapat menghentikan aktivitas PT. TPL di wilayah adat Menghentikan perampasan tanah, wilayah adat dan hutan adat di kawasan Danau Toba.

AMMA mendesak, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk membuat diskresi kepada Thomson Ambarita dan Jonny Ambarita.

Dan terakhir, AMMA mengampanyekan serta menyuarakan kepada Publik dan Pemerintah terkait pelanggaran-pelanggaran seperti Perampasan hutan dan wilayah adat, pencemaran lingkungan, dan pengrusakan hutan yang dilakukan oleh PT. TPL. (SNI) 

Laporan: Andre Sinaga

Editor: Reg-002/PU

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Advokasinasional.com

FREE
VIEW