3 Kontainer Arang Bakau Ilegal Berhasil Diamankan Senilai 24 M

AN, Batam-  Tiga Kontainer bermuatan Arang bakau Ilegal senilai Rp24 M berhasil di amankan Tim Gabungan dari Satgassus Trisula Bakamla RI, KLHK dan Disperindag kota Batam diperairan Batam pada Rabu (25/12).

“Selain kontainer, satu unit kapal tugboat SM XVII dan Tongkang Best Link-1818 juga turut diamankan saat mengangkut arang yang hendak di bawa ke Singapura,” ungkap Sekretaris Utama (Sestama) Bakamla RI, Laksamana Muda, S Irawan, Jumat (27/12).

Irwan menjelaskan, pengiriman barang ilegal keluar negeri tersebut dilakukan oleh dua pengusaha arang bakau yakni Exportir Ahui atas nama perusahaan PT. Anugerah Makmur Persada (AMK) yang beralamat di Dapur 6, Sembulang, Galang.

“Kedua, oleh Exportir Hari atas nama perusahaan PT Fortindo Global Mandiri (FGM) beralamat di Jembatan 5, Pulau Galang,” jelas Irwan.

Adapun modus yang dilakukan oleh kedua Exportir ini, mereka memanipulasi atau memalsukan dokumen seperti jenis dan nama barang eksport.

Tak hanya itu, mereka juga memanipulasi pajak atau terindikasi melakukan penggelapan pajak dengan mengecilkan nilai barang dalam Invoice, yakni merubah harga barang yang di ekspor.

“Artinya, kegiatan ilegal ini dinilai sangat merugikan negara khususnya lingkungan hidup,” jelasnya.

Seperti diketahui, Eksportir selalu menggunakan tangan masyarakat dalam melakukan pembalakan Hutan Bakau di Kawasan Hutan Lindung maupun Kawasan Hutan Lainnya.

Diantaranya, seperti di Batam, Pulau Meranti, Tanjung Pinang, Pulau Moro, Selat Panjang dan pulau-pulau lain di wilayah Kepri.

Lebih jauh, keberhasilan pengungkapan kasus Bisnis ilegal ini atas kerja sama Tim gabungan.

“Dimana, kita sudah berbulan-bulan melakukan investigasi mulai dari penebangan hutan, proses pembuatan arang hingga pengiriman arang ke luar negeri,” bebernya.

Bahkan pihak penyidik PPNS Disperindag dan PPNS KLHK sudah memanggil kedua Exportir yakni Ahui dan Hari untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

“Untuk sementara, UU yang dilanggar yakni, Pasal 108 UU No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Pemalsuan Dokumen) dan
Pasal 112 UU No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Larangan Ekspor),” pungkasnya.(Ben) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Advokasinasional.com

FREE
VIEW