Komnas HAM Surati Kapolri dan Menteri LHK Terkait Kriminalisasi Masyarakat Adat

AN, Simalungun-Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan telah kirim surat kepada Kapolri dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan(LHK).

“Komnas HAM sudah menyurati Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait persoalan konflik agraria, dan menyurati Kapolri terkait adanya penangkapan masyarakat akibat dari konflik agraria yang terjadi,” ujar Ahmad Taufan Damanik selaku ketua Komnas HAM kepada warga, Kamis (5/12)

Sebelumnya, Komnas menerima perwakilan dari Masyarakat Adat Sihaporas, AMAN Tano Batak, didampingi perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Masyarakat Adat(AMMA) di ruangan Rektor Universitas  Nommensen Pematang Siantar.

Komnas HAM  menawarkan, agar pendamping hukum Masyarakat Adat Sihaporas mengusulkan memberikan keterangan dari sisi kemanusiaan oleh Komnas Ham dalam persidangan  (Amikuskurae) kepada Pengadilan Negeri Simalungun terkait penangkapan Thomson dan Jonny Ambarita, diketahui pengurus lembaga adat Lamtoras.

“Kami juga akan menyurati Kapolda Sumatera Utara terkait proses hukum laporan Masyarakat Adat Sihaporas,” kata Taufan , setelah menyampaikan materi sebagai narasumber dalam seminar nasional bertema “Intoleransi dan Radikalisme “.

Sebelumnnya,Pada 24 September 2019 lalu, Polres Simalungun menetapkan Jony dan Thomson sebagai tersangka.

Polres menahan dua pejuang masyarakat adat Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Simalungun, Sumut. Sepekan setelah terlibat konflik dan bentrok kontra karyawan PT Toba Pulp Lestari (TPL) di lahan sengketa di Sihaporas.

Seorang anak usia 3 tahun 6 hulan, Mario Teguh Ambarita, menjadi korban pemukulan terduga Bahara Sibuea selaku Humas PT TPL.

Sementara,Thomson Ambarita yang menjabat Bendahara Umum Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras), menjadi korban pemukulan terduga pelaku, namu justru Thomson yang menjadi tersangka dalam perkara itu.

Adapun status hukum Bahara belum jelas oleh Penyidik Polres Simalungun.

Menurut catatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, banyaknya konflik agraria di Sumatera Utara telah memposisikan petani, buruh tani dan masyarakat adat, nelayan, dan kelompok marjinal lainnya sebagai korban.

Protes dan tuntutan pengembalian wilayah adat yang dilakukan oleh masyarakat adat masih sering berujung kriminalisasi. Mereka mempersoalkan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT TPL (Toba Pulp Lestari) yang telah menghancurkan hutan adat.

ketika Masyarakat Adat bercocok tanam di wilayah adatnya, seringkali pihak keamanan perusahaan menghalang-halangi hingga berujung bentrok dan berujung kriminalisasi yang memposisikan Masyarakat Adat sebagai korban. Seperti yang dialami oleh Masyarakat adat Sihaporas di Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun.

Diceritakan,Pada 16 September 2019, pagi,  saat Masyarakat Adat sedang berladang di wilayah adatnya, pihak keamanan perusahaan datang meminta warga berhenti berladang di wilayah adat yang diklaim masuk konsesi perusahaan.

Bentrok dan tindakan saling pukul pun tidak dapat dihindarkan. Pihak Perusahaan dan Masyarakat adat pun saling melaporkan kejadian ke pihak Kepolisian. Masyarakat adat melaporkan penganiayaan terhadap masyarakat adat dan balita yang turut menjadi korban saat kejadian tidak disidik Aparat Kepolisian.

Kepolisian justru menahan Thomson Ambarita (Bendahara Umum Lamtoras)  dan Jonny Ambarita (Sekeretaris Umum Lamtoras) atas laporan TPL yang mengadu dugaan penganiayaan orang atau benda.

Keduanya ditangkap saat Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Thomson Ambarita dan Jonny Ambarita selaku Pelapor dan Saksi terkait tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Humas Perusahaan, Selasa 24 September 2019.

Ditetapkannya Jonny Ambarita dan Thomson Ambarita, menjadi korban kriminalisasi. Thomson Ambarita telah ditetapkan sebagai tersangka atas Laporan Polisi No. Pol. LP/226/IX/2019/SU/Simal , 16 September 2019.

Dan berujung pada penetapan Tersangka dan Penangkapan terhadap Jonny Ambarita berdasarkan surat Perintah Penangkapan No. Pol.: Sip. Kap/149/IX/2019/Reskrim bertanggal 24 September 2019. Thomson Ambarita dan Surat Perintah Penangkapan No. Pol.: Sip. Kap/150/IX/2019/Reskrim , 23 September 2019 an.

Jonny Ambarita yang dilakukan oleh Penyidik Reskrim Polres Simalungun IPTU B HENGKY B SIAHAAN, SH berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Dik /375/IX/2019/Reskrim , 18 Semtember 2019.

Penetapan tersangka dan penangkapan tehadap Thomson Ambarita dan Jonny Ambarita tersebut memperlihatkan bahwa Laporan Polisi No. Pol. LP/226/IX/2019/SU/Simal , 16 September 2019, yang dilaporkan oleh Bahara Sibuea, dan rekanan, dinilai sangat cepat diproses oleh penyidik Polres Simalungun.

Namun hal itu berbanding terbalik dengan lambannya penanganan Laporan Polisi No.: STPL/84/IX/2019 tanggal 18 September 2019 yang dilaporkan oleh Thomson Ambarita sebagai korban dan Bahara Sibuea sebagai Pelaku Penganiayaan.

Hingga kini, Laporan Thomson Ambarita masih belum dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Bahara Sibuea belum ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan Tindak Pidana penganiayaan terhadap Thomson Ambarita. Meskipun 2 (dua) alat bukti sudah terpenuhi unsurnya.

Pertama, berdasarkan hasil Visum Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Tuan Rondahaim Pematang Raya dan hasil rekam medik yang dikeluarkan UPDT Puskesmas Pematang Sidamanik, telah ditemukan adanya luka lebam di punggung Thomson Ambarita akibat pukulan benda tumpul.

Kedua, hasil pemeriksan saksi korban Thomson Ambarita dan saksi-saksi lain yang melihat  peristiwa tindak pidana tersebut secara langsung. Ha-hall tersebut semakin menguatkan bahwa Humas PT. TPL telah melakukan tindak pidana penganiyaan terhadap Thomson Ambarita.

Serta pada 2 Desember telah berlangsung sidang perdana terhadap Jonny dan Tomson dengan agenda pembacaan dakwaan,namun dalam sidang itu tidak ada keterbukaan informasi terkait waktu pelaksanaan sidang dari pihak kejaksaan maupun pengadilan.(SNI) 

Laporan: Andre Yunus Sinaga

Editor: Soemardi Sinaga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Advokasinasional.com

FREE
VIEW