Menko Polhukam: Saya Mendukung Perppu Tapi Kewenangan Pada Presiden

AN,Jakarta-Terkait pemberitaan soal Presiden Republik Indonesia, Ir. Hj. Joko Widodo menolak mengeluarkan Perppu Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK), Menteri Koordinator Bidang Politik,Hukum dan Keamanan, Prof. Mahfud MD, menilai berita tersebut kurang tepat.

Menurut Mahfud, Presiden sampai saat ini masih menunggu Judicial Review dari Mahkamah Konstitusi(MK) terhadap Undang-Undang(UU) No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU No. 30 Tahun 2012 tentang KPK.

Menko Polhukam juga menegaskan, Presiden Jokowi belummemberi Putusan dalam hal ini.

“Jadi,berita yang menyatakan Presiden menolak mengeluarkan Perppu itu kurang tepat. Presiden menyatakan belum perlu mengeluarkan Perppu,”kata Mahfud di Jakarta(5/11)

Dia mengaku sudah berbicara dengan Presiden, Presiden menyatakan,membiarkan serta akan mempelajari keputusan di MK itu.

“Nanti sesudah diputuskan ,di pelajari dulu, apakah itu memuaskan atau tidak. Kita evaluasi lagi kalau perlu Perppu, ya, kita lihat,”Ujarnya

Masih tambah Mahfud, dirinya mengingatkan agar semua Lembaga tidak bisa memaksa Presiden, Sebab, kewenangan ada ditangan orang nomor satu di Republik Indonesia itu.

“Saya kira itu kewenangan Presiden,kita sudah nyatakan sikap masing-masing,termasuk saya, saya mendukung Perrpu ,bahwa Presiden tidak,kita tidak bisa maksa,”kata Mahfud.(SNI)

Editor: Soemardi Sinaga

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Advokasinasional.com

FREE
VIEW