Unras PKL Seruduk Kantor Wako Batam”Tugas Pemerintah Bukan Menggusur Rakyat “

AN, Batam-Pedagang Kaki Lima(PKL)berunjuk rasa di depan Kantor Walikota Batam serta DPRD Kota Batam, Jalan Engku Putri, Batam Centre, Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (7/11).

PKL menggelar aksi unras(Unjuk Rasa) dengan menyeruduk kantor Walikota Batam untuk menyampaikan aspirasi.

Pedagang berunjuk rasa memprotes kebijakan tim terpadu Pemko Batam yang menggusur kios di kawasan Jodoh, Batam. Mereka kecewa karena penggusuran itu tidak memberi solusi bagi pedagang agar mereka tetap bisa berjualan dan mencari rezeki.

Dalam aksinya, para pedagang menggelar teatrikal di depan Kantor Walikota Batam. Sayur-sayuran berikut buah-buahan ditumpahkan di lokasi aksi. Aksi emak-emak pedagang ini menyita perhatian. Mereka mengecam kebijakan Pemko yang tak memberi ruang kepada PKL untuk berjualan di kawasan tersebut.

Tampak spanduk berukuran besar dipasang di pagar Kantor Walikota Batam. “Tugas pemerintah adalah menggusur kemiskinan, Bukan menggusur rakyat miskin,” bunyi spanduk tersebut.

Sekadar diketahui, kios-kios pedagang kaki lima di kawasan Jodoh, Kota Batam, belum lama ini digusur tim terpadu Pemko Batam. Aksi penolakan pun sempat terjadi. Puluhan pedagang menolak, bahkan berusaha mempertahankan kiosnya dari aksi penggusuran.

Wakil Ketua Kadin Kepri Bidang Ekonomi Kerakyatan, Ernawati menyayangkan aksi penggusuran kios para pedagang kali lima (PKL) yang dilakukan tim terpadu Pemko Batam. Penertiban itu dilakukan tanpa disertai solusi berupa penyediaan tempat bagi pedagang untuk berjualan.

“Perlu dipahami bahwa, keberadaan pedagang juga membantu menggerakkan perekonomian Batam. Kita jangan menganggap sepele keberadaan mereka. Mereka juga ikut berkontribusi bagi perekonomian,” ungkapnya.

Justru ekonomi kerakyatan seperti pedagang kaki lima ini, kata Ernawati yang mampu bertahan dan eksis di saat ekonomi Batam sedang ‘down’ atau lesu.

Dijelaskan Ernawati, ekonomi kerakyatan adalah tonggak perekonomian bangsa Indonesia. Fakta yang ada saat krisis ekonomi tahun 1998, ekonomi kerakyatan ini yang menyelamatkan bangsa ini dari krisis berkepanjangan. Mereka tetap bisa bertahan.

“Kami ingin menyampaikan kepada Pemko Batam agar ekonomi kerakyatan dibina, jangan dibinasakan. Namun fakta yang terjadi, ekonomi kerakyatan di Batam malah dibinasakan. Sudah banyak lokasi dan kios pedagang yang ditertibkan tanpa diberi solusi,” tegasnya.

Masih tambahnya,fakta pelebaran jalan, banyak kios pedagang digusur tanpa difasilitasi dan diberi ruang untuk mereka berjualan.

Ironisnya anggaran di dinas terkait juga menurutnya tidak pro terhadap ekonomi kerakyatan. Bahkan Pemko, sambung Ernawati, lebih condong memberi ‘panggung’ kepada ekonomi kapitalis. “Fakta di lapangan dengan maraknya Alfamart dan Indomaret di Batam saat ini, bahkan hingga ke pelosok-pelosok Kota Batam,” kata wanita yang akrab disapa Kak Erna.

“Kita tak ingin kesannya bahwa Batam ini kota Alfamart dan Indomaret, dan mengesampingkan ekonomi kerakyatan yang selama ini ikut berkontribusi pada perekonomian Batam,” tegasnya.(SNI) 

Laporan : Efendy Tampubolon

Editor: Soemardi Sinaga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Advokasinasional.com

FREE
VIEW