Keadilan Restoratif Pidana Pada Tahap Pemeriksaan Penyelidikan di Indonesia

Suatu Renungan Di Filosofis Di Persimpangan Jalan.

Salah satu istilah dalam hukum pidana yaitu ultimum remedium, pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum.

Tentu nya hal dimaksud adalah tindak pidana disertai ancaman sanksi pidana dalam setiap pasal nya. Dalam praktek nya, pidana itu identic dengan ancaman pidana/sanksi yang tercantum dalam setiap bunyi aturan pasal nya. Dan hamper banyak sanksi ancaman pidana memuat pembatasan hak yaitu penjara/kurungan badan. Sederhana nya, ancaman pidana tersebut yang diharapkan bisa menjadi upaya terakhir menegakan hukum, yaitu efek jera terhadap “calon” pelaku pelaku lain.

Perkembangan hukum pidana di Indonesia pada umum nya, dalam tataran praktek masih di dominasi dengan tujuan efek jera, sehingga ada suatu semangat semu untuk menahan bahkan meghukum penjara si pelaku kejahatan tanpa pandang bulu. Sepintas terlihat idealis dan tidak keliru. Namun, dalam sejarah perkembangan hukum pidana, dalam praktek nya, semakin banyak pelaku yang dihukum pidana belum tentu efektif terhadap efek jera dari para pelaku kejahatan dan “calon pelaku” kejahatan.

Hal ini dapat dilihat makin bertambahnya angka kejahatan berulang (residivis) di berbagai daerah (Statistik Kriminal 2017:Katalog 4401002 , Badan Pusat Statsitik 2017). Dan semakin banyak pelaku pelaku kejahatan (pendatang baru) dengan modus kejahatan semakin rumit dan tersistem.

Hukum pidana sebagai ultimum remedium mendapat tantangan jaman bahwa asas efek jera yang diharapkan pada tataran praktis menjadi dilematis. Memang tidak dapat dipungkiri adanya factor lain yang menyumbang terhadap kenaikan angka kejahatan pidana di berbagai daerah di Indonesia. Namun, hukum pidana tetap menjadi harapan (upaya) terakhir dalam menegakan hukum.

Dalam tataran praktis-pragmatis, hukuman pidana dengan penahanan maupun penjara/kurungan badan, diharapkan menjadi upaya akhir. Namun, hal tersebut tidak jarang dipakai oleh “sikuat” untuk menindas atau membalas dendam terhadap “si lemah”. Bahkan, fenomena ini meningkat intensitas nya jika suatu tindak pidana bersinggungan dengan ekonomi-bisnis suatu peristiwa pidana. Maka, dalam tataran praktis mulai mengharmonisasikan dengan salah satu perkembangan teori hukum pidana: keadilan restoratif (restorative justice).

Hal ini dinyatakan dengan munculnya Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 yang dikeluarkan Oktober 2019 oleh Mabes Polri. Peraturan Kapolri (Perkap) tersebut mengakomodir Keadilan Restoratif dalam pasal 12.

Walau masih bersifat normatif, namun perkap tersebut merupakan pengakuan terhadap kebutuhan praktis hukum pidana dalam tahap penyelidikan dan penyidikan pada keadilan restorative , dimana hukum pidana tidak selalu berujung pada penahanan atau ancaman sanksi pidana berupa pemenjaraan.

Perkap tersebut memberikan ruang dan legalitas untuk melakukan keadilan restorative sejak dini dalam penyeledikan dan penyidikan.

Walau aturan perkap tersebut masih berpotensi multitafsir secara teoritis,namun menjadi langkah awal yang baik dalam perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

Perlu diingat, penyelidikan penyidikan di bidang hukum pidana bukan hanya dari polri, walau ada korwas ppns, namun ada juga dari kejaksaan sesuai amanah uu tertentu.

Hal ini menjadi menarik, apakah terdapat harmonisasi keadilan restorative pada penyelidikan penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan dan penyidik lain selain polri? Atau apakah Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 tersebut menjadi pemantik akan diakomodir nya keadilan restorative oleh Lembaga penegakan hukum lain?

Secara teoritis, keadilan restorative sudah lama ada dan masuk ke dalam beberapa doktrin hukum dari berbagai praktisi hukum dan penggiat hukum. Namun dalam tataran norma-positif, masih banyak bunyi aturan yang “malu malu” terhadap keadilan restorative tersebut.

Penulis berharap, adanya aturan norma-positif yang menyuratkan keadilan restoratif di teliti secara ilmiah objektif berkorelasi dengan angka kejahatan maupun dengan banyak nya perkara pidana yang berujung pada sanksi ancaman pidana: pemenjaraan. Dengan demikian bisa menjadi kajian Bersama untu merekonstruksi efek jera yang ada dalam asas hukum pidana.

Ditulis oleh Andre Yosua M Penggiat dan Pengamat Hukum Pidana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Advokasinasional.com

FREE
VIEW