Kepala Desa dan Perangkatnya

Kepala desa adalah penjabat publik di suatu wilayah terkecil yang mengejawantahkan kemaslahatan rakyat berdasarkan konstitusi yang mengatur, bukan menciptakan nepotisme sehingga menyebabkan kemandekan dalam tata kelola pemerintahan desa.

Tiba-tiba saja tadi seorang kawan bernama Syahdan Mazid menghubungi saya dan menanyakan perihal mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di beberapa Kecamatan di Kabupaten Simalungun. Sebatas yang saya ketahui, saya coba memberikan pendapat atas apa yang saya baca dan pelajari selama ini.

Menarik problematika perangkat desa akhir-akhir ini dapat dikatakan menjadi sebuah isu viral dan trending topik di kalangan masyarakat desa, tak terlepas di Kabupaten Simalungun. Masalah perangkat desa memunculkan perhatian masyarakat awam, pemuda dan mahasiswa dengan ciri khasnya tersendiri. Adanya kebijakan kepala desa yang semaunya memberhentikan dan mengangkat perangkat desa dari jabatannya menjadi pro kontra di tengah-tengah masyarakat kita.

Sebut saja kawan saya Nagur Klan Edo Juan Purba dll yang dierhentikan oleh kepala desanya secara sepihak tanpa alasan yang kuat dan belum jelas dasarnya.

Kebijakan kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa dapat dikatakan tidak terlepas dari desakan kelompok kepentingannya atas dasar kesepakatan politiknya yang sudah memenangkan kepala desa yang bersangkutan, dengan kata lain mereka mendapatkan imbalan karena sudah memenangkan kompetisi di Pilkades tersebut. Kepala desa yang mengambil kebijakan yang tidak didasari dengan mekanisme dan regulasi yang berlaku tentu memiliki konsekuensi tersendiri terhadapnya.

Berbicara kepala desa dan Perangkat desa sebenarnya adalah satu kesatuan dalam pemerintahan desa dan tidak dapat dipisahkan dalam membangun relasi dan koordinasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa di suatu desa.

Perangkat desa akan merasa haknya telah dieksploitasi oleh kepala desa dan merasa dikecewakan akibat keputusan sepihak yang diambil kepala desa.

Tentu, atas karena nya perangkat desa yang merasa dirugikan akan melakukan perlawanan secara intelektualitas terhadap kepala desa yang nakal tersebut. Banyak kepala desa yang nakal dan suka tabrak aturan, namun tidak sedikit juga yang baik dan sesuai regulasi dalam menjalankan pemerintahan desanya masing-masing, katakan saja seperti Mangihut Manik Jhonsidi Hutasoit Martua Simarmata Muhammad Rusdi Lambok Sidabutar.

Bagi perangkat desa yang merasa dirugikan, tidak ada cara lain dalam menyelesaikan masalah pemecatannya secara sepihak oleh kepala desa selain mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan maksud agar gugatan perangkat desa tersebut mendapatkan kepastian hukum.

Masalah surat gugatan tentulah kawan saya Laurensius D. Sidauruk bisa membantu untuk itu, apalagi bapauda sekaligus guru saya Ramadin Turnip yang sudah senior di dunia penegakan hukum sebagai seorang Advokat yang saat ini juga dipercaya menjadi ketua legislatif desa yang lazim disebut di kampung kami sebagai Maujana akan bersedia memberikan dukungan.

Kebanyakan kepala desa saat ini tidak lagi mengikuti Permendagri No.67/2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang didalamnya telah jelas dan tegas sebenarnya regulasi dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Di dalam Pasal 12 ayat (1) bahwa perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Permendagrri tersebut dikatakan tetap melaksanakan tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatan perangkat desa yang bersangkutan.

Kemudian, pada ayat (2) a sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) Pasal 12 tersebut mengatakan diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Yang artinya, perangkat desa dapat menjabat sampai umur 60 (enam puluh) tahun dan baru diberhentikan ketika meninggal dunia, atas permintaan sendiri dan melanggar tugas sebagai perangkat desa. Sebelum mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, kepala desa mempunyai keharusan melakukan konsultasi dengan camat supaya mendapatkan rekomendasi secara tertulis tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang bertujuan untuk agar tidak terjadi keteledoran dalam menagmbil keputusan secara sepihak dan terindikasi sewenang-wenang.

Pada umumnya permasalahan mendasar mengenai perangkat desa dikarenakan kepala desa terpilih menjadi kepala desa yang baru atau kepala desa yang menjabat dua (2) periode dan mengangkat perangkat desa baru juga serta memberhentikan perangkat desa yang lama.

Biasanya hal tersebut terjadi dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan politik dan berseberangan masalah pilihan dalam kompetisi pilkades.

Seyogiyanya kepala desa tidak bisa tutup mata terkait regulasi yang mengatur tentang perangkat desa yang berlaku.

Kepala desa wajib tunduk dan mematuhi aturan -aturan yang berkaitan dengan pemerintahan desa supaya tidak menimbulkan kegaduhan-kegaduhan di kalangan masyarakat desa.

Memang kepala desa memiliki kekuasaan yang tertinggi di desa, tetapi kepala desa tidak bisa melupakan segala aturan, mekanisme dan legitimasi yang mengatur dan mengurusi fungsi pemerintahan desa.

Pelaksanaan tata pemerintahan desa yang baik terletak pada bagaimana kepala desanya mempunyai kekuasaan tertinggi dengan dapat membangun mitra yang baik antara perangkat desa supaya tercipta hubungan yang harmonis.

Jika kita melihat desa, bayangkan saja kita sedang melihat suatu negara yaitu Indonesia, dimana keberadaan desa memiliki rekognisi (pengakuan) dari suatu negara dimana desa mengatur dan mengurus kemandirian desa sesuai kapabilitas yang ada. Sedangkan asas subsidiaritas berarti negara menghargai dan menghormati desa sebagai masyarakat hukum dalam melaksanakan kemaslahatan masyarakat di desa nya masing-masing.

Artinya, kemajuan suatu negara karena didorong semangat kemanuan desa dalam menjalankan empat kewenangannya sebagai pemerintah desa dengan implikasi keuangan yang besar. Sangat disanyangkan jika uang yang disalurkan negara tersebut tidak dimanfaatkan secara baik-baik oleh pemerintahan desa.

Intinya, pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa harus memiliki sikap progresif atau kemajuan berpikir dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang tepat, bukan sebaliknya memiliki itikad tidak baik yang berujung terhadap perampasan hak-hak perangkat desa.

Sebab, saat ini Indonesia sedang mencanangkan pembangunan dimulai dari desa menuju kota, bukan malah sebaliknya.
Indonesia, 08 Maret 2020

Ditulis Oleh Sepri Ijon Maujana Saragih,S.H.,M.H,  Advokat dan Konsultan Hukum PERADI. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Advokasinasional.com

FREE
VIEW