Pemda Harus Memahami Betul Substansi Dari Penetapan PSBB

Sejumlah daerah telah mengajukan Permohonan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PBB) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 9 Tahun 2020, ada sejumlah daerah yang belum dikabulkan Permohonan Penetapan PSBB oleh Menteri Kesehatan diakibatkan belum memenuhi kriteria sesuai dengan Pasal (2) PMK No. 9 Tahun 2020 sebagai berikut :

a. jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah;

b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Sebaliknya Menteri Kesehatan telah menyetujui Permohonan Penetapan PSBB beberapa daerah karena sudah memenuhi kriteria sesuai Pasal (2) PMK No. 9 Tahun 2020 tersebut, atas dasar :

a. peningkatan jumlah kasus secara bermakna dalam
kurun waktu tertentu;

b. terjadi penyebaran kasus secara cepat di wilayah lain
dalam kurun waktu tertentu; dan

c. ada bukti terjadi transmisi lokal.

Dasar tersebut telah mendapatkan pertimbangan dari Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan _Corona Virus Disease 2019_ (Covid-19)

Selain mempertimbangkan hal yang tertera di atas, penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar juga mempertimbangkan kesiapan daerah dalam hal-hal yang terkait dengan ketersediaan
kebutuhan hidup dasar rakyat, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial untuk rakyat terdampak, dan aspek keamanan, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal (9) ayat 2 PMK tersebut.

Dengan adanya daerah yang belum disetujui untuk ditetapkan sebagai PSBB, diharapkan tidak jadi penghambat untuk selalu menjalankan pedoman yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, tetapi diharapkan wilayah yang permohonan PSBB nya ditolak tetap melakukan penanggulangan Covid-19 dengan mengacu pada protokol dan ketentuan Perundang-undangan.

Sejumlah daerah yang sudah ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diharapkan dapat mengefesienkan dan mengefektifkan realisasi mengenai Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan,
termasuk secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan
pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat, supaya Penetapan PSBB menghasilkan manfaat secara signifikan bagi masyarakat di daerah masing-masing.

Wenro Haloho, S.H.PEMDA HARUS MEMAHAMI BETUL SUBSTANSI DARI PENETAPAN PSBB

 

Sejumlah daerah telah mengajukan Permohonan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 9 Tahun 2020, ada sejumlah daerah yang belum dikabulkan Permohonan Penetapan PSBB oleh Menteri Kesehatan diakibatkan belum memenuhi kriteria sesuai dengan Pasal (2) PMK No. 9 Tahun 2020 sebagai berikut :

a. jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah;

 

b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

 

Sebaliknya Menteri Kesehatan telah menyetujui Permohonan Penetapan PSBB beberapa daerah karena sudah memenuhi kriteria sesuai Pasal (2) PMK No. 9 Tahun 2020 tersebut, atas dasar :

 

a. peningkatan jumlah kasus secara bermakna dalam

kurun waktu tertentu;

 

b. terjadi penyebaran kasus secara cepat di wilayah lain

dalam kurun waktu tertentu; dan

 

c. ada bukti terjadi transmisi lokal.

 

Dasar tersebut telah mendapatkan pertimbangan dari Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan _Corona Virus Disease 2019_ (Covid-19)

 

Selain mempertimbangkan hal yang tertera di atas, penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar juga mempertimbangkan kesiapan daerah dalam hal-hal yang terkait dengan ketersediaan

kebutuhan hidup dasar rakyat, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial untuk rakyat terdampak, dan aspek keamanan, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal (9) ayat 2 PMK tersebut.

 

Dengan adanya daerah yang belum disetujui untuk ditetapkan sebagai PSBB, diharapkan tidak jadi penghambat untuk selalu menjalankan pedoman yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, tetapi diharapkan wilayah yang permohonan PSBB nya ditolak tetap melakukan penanggulangan Covid-19 dengan mengacu pada protokol dan ketentuan Perundang-undangan.

 

Sejumlah daerah yang sudah ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diharapkan dapat mengefesienkan dan mengefektifkan realisasi mengenai Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan,

termasuk secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan

pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat, supaya Penetapan PSBB menghasilkan manfaat secara signifikan bagi masyarakat di daerah masing-masing.

 

Ditulis oleh Wenro Haloho, S.H.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Advokasinasional.com

FREE
VIEW