Presiden Patut Pertimbangkan Jabatan Andi Taufan Garuda Putra Di Istana.

Seiring beredarnya surat No. 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 Tertanggal 01 April 2020 Perihal Kerjasama Sebagai Relawan Desa Lawan Covid-19 yang ditujukan kepada Camat Seluruh Indonesia yaitu dengan kop Surat Sekretariat Kabinet Republik Indonesia menuai polemik, pasalnya Staf Khusus Milenial Presiden tersebut dalam surat tersebut, memperkenalkan dirinya kepada semua Camat di Indonesia selaku Staf Khusus Presiden.

Surat itu merupakan permohonan agar para camat mendukung edukasi dan pendataan kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) demi melawan wabah virus corona ( Covid-19) yang dilakukan oleh Perusahaan pribadi Staf Khusus milenial itu, yakni PT Amartha Mikro Fintek (Amartha).

Andi Taufan melibatkan perusahaannnya, yaitu Amartha, untuk melakukan edukasi seputar Covid-19 di desa-desa.

Setelah mengetahui beredarnya surat tersebut Staf Khusus Milenial Presiden tersebut menuai kecaman warganet, karena warganet beranggapan bahwa tindakan beliau itu melibatkan Perusahaan Pribadi.

Ombudsman RI menilai tindakan yang dilakukan oleh Andi Taufan sebagai tindakan mala administrasi, sebab Ombudsman menilai tindakan Andi Taufan telah melampaui kewenangannya sebagai Staf Khusus Milenial Presiden.

Ombudsman menjelaskan tugas Staf Khusus Presiden adalah memberikan masukan kepada Presiden. Staf Khusus Presiden tidak mempunyai kewenangan eksekutif apalagi membuat keterangan edaran ke luar “ujar Anggota Ombudsman Lie kepada Kompas.com Selasa, (14/04/2020).

Peringatan keras juga dilontarkan oleh Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari. Menurut Feri Amsari, surat Andi Taufan berpotensi digolongkan sebagai tindak pidana korupsi. Andi Taufan dapat dianggap melanggar undang-undang terkait korupsi jika mencari keuntungan. “Kalau motifnya mencari keuntungan dengan menyalahgunakan kekuasaan dapat digolongkan kepada korupsi,” kata Feri kepada Kompas.com, Selasa (14/4/2020).

Tidak hanya sampai disitu, Kritik keras juga datang dari kalangan Partai Politik baik dari Partai Pendukung Pemerintahan maupun dari Oposisi yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai surat Staf Khusus Presiden Andi Taufan kepada para camat melanggar Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. “Surat saudara Andi Taufan merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan,” kata Pipin (Juru Bicara PKS) dalam siaran tertulisnya yang dimuat oleh Tempo.co, Rabu, (15/04/2020).

Pipin menuding Andi Taufan melanggar Pasal 17 dan Pasal 42 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena melampaui kewenangannya, mencampuradukkan wewenang, serta adanya konflik kepentingan. Pasal itu menegaskan bahwa pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan wewenang, meliputi larangan melampaui dan mencampuradukkan wewenang. Sedangkan Pasal 42 menegaskan pejabat pemerintah yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang menetapkan atau melakukan keputusan dan tindakan.

Sedangkan kritik keras dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yaitu meminta Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra, untuk mengundurkan diri.

Sebab, Andi Taufan dinilai telah terlibat konflik kepentingan dengan mengirim surat kepada camat agar mendukung relawan PT Amartha Mikro Fintek dalam menanggulangi Covid-19.

“Dalam demokrasi yang mapan, pejabat publik mengundurkan diri karena kesalahan adalah hal biasa. Mungkin Mas Taufan bisa memberi contoh, membuat tradisi baru, dengan kesadaran pribadi mau mengundurkan diri,” kata Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka, dalam keterangan tertulis, yang dimuat Kompas.com Selasa (14/4/2020).

Berdasarkan beberapa kritikan dan desakan diatas Presiden telah patut mempertimbangkan jabatan Andi Taufan di Istana, karena selain sudah melanggar beberapa aturan dan sudah berpotensi pelanggaran pidana yaitu Tindak Pidana Korupsi, Presiden juga harus menjaga citra di Istana.

Karena kewenangan dalam mengangkat dan memberhentikan jabatan tersebut adalah kewenangan Prerogatif Presiden maka diharapkan Presiden Jokowi dapat sesegera mungkin memberhentikan saudara Andi Taufan, jangan sampai masyarakat menilai ada ketidak kekompakan dan kedisipl inan di dalam Istana.

Ketika kritikan dan desakan dari berbagai kalangan ini muncul tentunya masyarakat tidak ingin citra di lingkungan Presiden buruk, dan tentunya masih banyak Anak Milenial yang berpotensi untuk menggantikan Andi Taufan sebagai Staf Khusus Milenial Presiden.

Ditulis oleh Wenro Haloho, S.H. Praktisi Hukum

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Advokasinasional.com

FREE
VIEW